BeritaPeraturan Menteri

Menteri LHK Menerapkan Penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan Tahun 2020

P3KLL (Serpong, Januari 2021)_Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 Oktober 2020 menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan dan diundangkan pada tanggal 3 November 2020.

Peraturan ini mengatur tentang syarat dan mekanisme laboratorium lingkungan, informasi tentang laboratorium lingkungan, pengawasan, sanksi, pengaduan, evaluasi dan pembinaan, penunjukan laboratorium untuk tujuan dan waktu tertentu serta pendanaan laboratorium.

Penyusunan peraturan diprakarsai oleh Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Urgensi perubahan  Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup yang menjadi dasar penyusunan permen laboratorium lingkungan.

2. Adanya perubahan nomenklatur kelembagaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kenhutanan.

3. Perubahan SNI ISO/IEC 17025:2008 menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017 sehingga Permen 06 Tahun 2009 yang berfungsi melengkapi standar tersebut harus berubah sesuai dengan perubahan SNI ISO/IEC 17025.

4. Menyesuaikan perubahan yang berlaku saat ini yang belum diatur Permen LH No. 06 tahun 2009.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dilakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020, 22 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 dihadiri oleh tim dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum KLHK, Sekretariat Badan Litbang Inovasi KLHK dan Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini disusun sejak November 2018 sampai dengan April 2020. Dalam kurun waktu tersebut telah dilakukan beberapa kali pembahasan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), konsultasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta public hearing..***(NSL/AF).