BeritaKerjasama

P3KLL Rangkul Halmahera Selatan Bentuk Kelembagaan, Strategi, Dukung RA PPM Maluku Utara

P3KLL (Ternate, Maret 2020)

P3KLL melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Ternate, Halmahera Selatan (HalSel), Maluku Utara, pada 3 – 5 Maret 2020.

FGD dengan tema “Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (GOLD-ISMIA)” dihadiri oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (PB3) KLHK, Tenaga Ahli KLHK, perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, BPPT, Dinas Kesehatan Daerah, DISPORA, perwakian Universitas dan perwakilan UNDP serta Puslitbang Kualitas Laboratorium Lingkungan (P3KLL) sebagai Panitia Pelaksana FGD.

Laporan dari Kepala P3KLL yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha P3KLL, Bapak Ahmad Salim yang berisi tentang Peningkatan Kapasitas Daerah dalam rangka Mendukung Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri tahun 2019, menjadi pembuka kegiatan FGD Ternate.

Ahmad Salim mengatakan “Berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemaran merkuri, total emisi merkuri dari berbagai sumber di Indonesia mencapai 339 ribu kilogram per tahun, dimana polusi terbesar berasal dari PESK. Sedikitnya terdapat lebih dari 1.000 titik PESK yang tersebar di 32 provinsi, dimana sebanyak 300 ribu penambang dan 700 ribu keluarga bergantung pada penghasilan dari PESK.”

WhatsApp Image 2020-03-27 at 17.51.37“Produksi dan penggunaan merkuri menyebabkan pencemaran lingkungan yang tersebar pada media tanah, air serta udara, dan apabila terserap oleh mahluk hidup dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Indonesia berdasarkan data dan penelitian yang ada dapat dikatakan sudah mencapai tahap darurat merkuri,” kata Ahmad Salim.

“Sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Merujuk pada Perpres tersebut, RAN PPM memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri,” kata Ahmad Salim.

“Pelaksanaan RAN PPM berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81 Tahun 2019 diprioritaskan pada 4 (empat) sektor yaitu manufaktur, energi, pertambangan emaWhatsApp Image 2020-03-27 at 17.52.38s skala kecil (PESK), dan kesehatan. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAN PPM terletak pada komitmen, sinergi dan koherensi Kementerian/Lembaga lintas sektor serta peran dan komitmen dari Pemerintah Daerah,” demikian laporan yang disampaikan oleh Ahmad Salim.

Kemudian Sambutan FGD di sampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Fachruddin Tukuboya, setelah itu dilanjutkan arahan dari Asisten I Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Amirudin Dokumalamo, yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD.

Pada arahanya, Bapak Amirudin Dokumalamo mendukung Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RA PPM) di Propinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaan RAN PPM, peran WhatsApp Image 2020-03-27 at 17.53.56pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan kualitas lingkungan yang pada akhirnya diharapkan, daerah memiliki kompetensi maksimal dalam melaksanakan fungsi pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengawasan dan pemantauan lingkungan.

Sehari Setelah pelaksanaan FGD, tim P3KLL melakukan Audiensi dengan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Bahrain Kasuba di pulau Bacan, Maluku Utara. Agenda Audiensi diantaranya penyampaian rumusan hasil pelaksanaan FGD diantaranya: Kelembagaan KPPM Daerah (KPPMD) yaitu; PembentTTJQ0689ukan kelembagaan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Bupati Halmahera Selatan tentang Komite Penelitian dan Pemantauan Merkuri Daerah (KPPMD), Tugas pokok dan fungsi KPPMD, Peran dan tanggung jawab instansi yang dilibatkan di KPPMD; Sumber pendanaan KPPMD; Strategi/Rekomendasi diantaranya: Penguatan kapasitas SDM, Inventarisasi fasilitas fisik yang dibutuhkan, Inventarisasi kegiatan penelitian dan pemantauan merkuri yang sudah berjalan, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan memasukkan fungsi KPPMD terkait penelitian dan pemantauan merkuri dalam kegiatan terkait.

FGD ternate merupakan kerjasama P3KLL dengan Direktorat PB3-KLHK, UNDP dan seluruh satuan kerja Pemerintahan Propinsi Maluku Utara. FGD tema serupa telah dilaksanakan di kota Manado, Pekanbaru, Gorontalo, Jogjakarta dan Mataram di awal tahun 2020.***AF