PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH SEBAGAI “PILOT PROJECT” MENUJU AKREDITASI

Tangerang Selatan, 22 Oktober 2013

MOU-3Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu tugas dan wewenang Pemerintah adalah mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup. Sejalan dengan amanat Undang-undang tersebut, Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium bagi kabupaten/kota.  Pemerintah menyadari bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan berperan penting dalam menghasilkan data kualitas lingkungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Sebagai instansi pembina laboratorium lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi pengelola lingkungan hidup di provinsi dituntut untuk meningkatkan kompetensi laboratorium daerah serta mendorongMOU-1 laboratorium tersebut menuju proses akreditasi sesuai dengan standar laboratorium pengujian yaitu SNI ISO/IEC 17025: 2008.

Untuk mewujudkan laboratorium daerah memperoleh status terakreditasi,  Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Pusarpedal bersama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion, menyusun program percepatan akreditasi bagi laboratorium provinsi dan kabupaten/kota terpilih. Laboratorium provinsi dan kabupaten/kota tersebut diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk kemudian dijadikan sebagai laboratorium Pilot Project.

Berdasarkan pemenuhan kriteria dan hasil verifikasi, Pusarpedal menetapkan 5 (lima) laboratorium lingkungan daerah sebagai laboratorium Pilot Project, yaitu:

  1. Laboratorium Lingkungan Hidup , Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
  2. UPT Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bengkulu.
  3. UPT Laboratorium Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu sungai Tengah.
  4. UPTB BPPL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan propinsi Aceh.
  5. UPT Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup daerah propinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tindaklanjut penunjukkan laboratorium pilot project, telah dilakukan penandatangan “Kesepakatan Bersama” pembinaan dalam rangka percepatan akreditasi dengan kelima Badan Lingkungan Hidup Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai laboratorium Pilot Project.

(HW)

Comment here